pusatdapodik.com – Orang nomor satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, menyelamatkan nasib 2,3 juta honorarium yang terancam dihapuskan mulai tahun 2023.
Anda tahu 2,3 juta pekerja honorer khawatir, karena nasib mereka akan ditentukan pada tahun 2023, semuanya akan diangkat atau diberhentikan.
Artinya, penghapusan tenaga honorer sudah di depan mata, mengingat tahun ini sudah memasuki tahun 2023. Maka tak heran jika kekecewaan tenaga honorer semakin menjadi karena honorer terancam dibuang oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. .
Penghapusan tenaga honorer telah diatur dalam keputusan MenPANRB efektif 28 November 2023.
Tenaga Honorer Ternyata Bebas dari Pemutusan Hubungan Kerja. Presiden angkat bicara, diangkat PNS atau
Keputusan pemerintah telah dikeluarkan agar tenaga honorer harus siap menghadapi badai ancaman pemecatan. Penghapusan ini sejalan dengan semangat pemerintah ke depan yang hanya akan menetapkan dua jenis pegawai, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, baru-baru ini kabar baik datang untuk semua pekerja honorer yang diombang-ambingkan oleh ketidakpastian nasib.
Orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi, pasang badan untuk menyelamatkan nasib 2,3 juta tenaga honorer.
Jokowi dengan tegas meminta Kementerian PANRB tidak mencoret 2,3 juta tenaga honorer.
GURU PANEN UANG BANYAK DUA KALI HANYA DI BULAN APRIL, Rekeningnya Langsung Bikin BAHAGIA PENUH
Atas dasar itu, dipastikan nasib 2,3 juta tenaga honorer itu tidak akan dihentikan baik oleh instansi pusat maupun daerah.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer harus mengambil jalan tengah yang baik.
“Presiden Jokowi sudah pesan, kita cari jalan tengah. Pak Presiden concern terhadap penataan personel non-ASN, kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, dimana pelayanan publik tetap berjalan maksimal, jangan jangan terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada harapan PHK, karena teman-teman non ASN ini berjasa,” kata Analas dikutip dari laman menpan.go.id.
Anas menjelaskan, tenaga honorer banyak berkontribusi dan berkontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Berkah Ramadhan PKH 2023 Tahap 1 Bagi KPM Lansia Rp. 600.000 Langsung Dicairkan, Lihat Cara Cek Penerima
Anas menuturkan, pemerintah sedang mencari solusi terbaik bagi tenaga kerja non-ASN yang jumlahnya kini mencapai 2,3 juta jiwa menurut data BKN. Menurut dia, 1,8 juta di antaranya telah dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pengawas kepegawaian.
Menteri Anas tidak menutup mata, bahwa kehadiran tenaga honorer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan yang tidak bisa dilakukan oleh ASN.
“Fakta di lapangan, peran pegawai non ASN sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tidak bisa kita pungkiri,” tegasnya.
Untuk mencari solusi terbaik, MenPANRB juga berkoordinasi secara intensif dengan DPR, DPD, APPSK, APKASI, APEKSI, dan BKN untuk menangani masalah honorer.
Dampak Penghapusan Tenaga Kehormatan, Persatuan Guru dan Tenaga Honorer Datang ke Gedung DPRD Bogor
Anas menjelaskan, pengaturan honor tidak bisa dilakukan oleh satu instansi, katanya, perlu kerja kolektif dan kerjasama antar instansi pemerintah.
Lebih lanjut Anas mengakui, selama ini forum staf honorer juga diberi ruang untuk terlibat langsung mencari solusi terbaik.
“Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbesar tenaga kerja non ASN,” ujarnya.
Saat ini, diakuinya, sudah ada alternatif pengaturan tenaga honorer dengan berbagai skema yang masih dikacaukan pemangku kepentingan.
DOUBLE CUAN UNTUK SERTIFIKASI GURU, Selamat Dua Tunjangan Ini Siap Dicairkan Bulan April, Catat Tanggalnya…
“Semua opsi itu sudah kami analisis, mulai dari analisis strategis, finansial, hingga operasional, dan akan kami laporkan ke Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Anas mengantongi tiga opsi untuk menyelamatkan tenaga honorer agar tidak ditiadakan.
“Ada tiga solusi yang ditawarkan, yakni pekerja non-ASN diangkat seluruhnya sebagai ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai skala prioritas,” kata Anas.
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan berjalan maksimal, menuju birokrasi kelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tenaga kerja non-ASN kehilangan pekerjaan,” jelasnya.
Pengumuman.. Data SELEKSI PPPK GURU 2022 Sudah di BKN, Pemda Sudah Umumkan Nama?
Solusi pertama adalah mengangkat seluruh tenaga honorer sebagai ASN. Namun, jika semua honor diangkat, tentu akan membutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Selain itu, kata Anas, opsi ini akan menimbulkan tantangan karena mereka masih mengusahakan kualitas dan kualifikasi tenaga honorer.
“Ada yang kualitas dan kualifikasinya sangat bagus. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat,” ujarnya.
Solusi kedua adalah dengan memberhentikan seluruh tenaga honorer, namun hal ini akan berdampak besar bagi kelangsungan pelayanan publik.
Skema Kartu Prakerja 2023 Akan Berbeda dengan Tahun Sebelumnya, Ini Penjelasannya
“Akibatnya adalah terganggunya pelayanan publik, karena banyak ASN yang sudah memasuki masa pensiun namun belum ada yang menggantikannya di sektor pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Anas.
Solusi terakhir adalah pengangkatan tenaga honorer berdasarkan skala prioritas pemerintah.
“Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita ambil langkah-langkah afirmatif untuk non ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Namun bukan berarti yang lain tidak menjadi prioritas, karena penataan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
“Tiga opsi ini sudah dipetakan secara detail, plus minusnya, pemerintah akan mengkaji secara mendalam, mengaitkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan kesinambungan pelayanan publik,” pungkasnya. ***