Setiap transaksi keuangan pasti membutuhkan pembayaran sebagai alat pemindahan kekuasaan dari produsen ke konsumen. Ada berbagai macam alat pembayaran yang dikenal di dunia ini. Meski berbeda, semuanya tetap bisa digunakan dimana saja karena sudah masuk dalam sistem.
Sistem pembayaran seperti ini sangat memudahkan saat bertransaksi di tempat yang berbeda. Agar semua pihak merasa aman, sistem pembayaran memang dilengkapi dengan berbagai fitur.
Pengertian Sistem Pembayaran
Sistem yang terkait dengan transfer instrumen keuangan pertukaran dari satu pihak ke pihak lain sering disebut sebagai sistem pembayaran.
Ada banyak kegiatan yang melibatkan sistem pembayaran, misalnya membeli barang dan jasa, membayar menu makanan di restoran, membayar tagihan rumah sakit, dan sebagainya.
Seperti yang sudah dijelaskan sedikit di atas, ada banyak bentuk pembayaran, namun semuanya diklasifikasikan menjadi dua. Kedua kelompok tersebut adalah pembayaran tunai dan non tunai.
Sedangkan sistem dapat berbentuk sederhana hingga kompleks dan modern. Semakin kompleks sistem pembayaran, semakin banyak pihak yang terlibat dalam transaksi.
Komponen Sistem Pembayaran
1. Kebijakan
Sebagai komponen dasar dalam menentukan arah pembangunan sistem pembayaran, kebijakan memiliki banyak turunan, baik regulasi maupun ketentuan.
Sedangkan pembuat dan pembuat kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran di suatu negara adalah bank sentral di negara tersebut. Misalnya di Indonesia, pihak tersebut adalah Bank Indonesia.
Dasar pemilihan bank sentral sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan peraturan tentang sistem pembayaran adalah adanya hubungan yang erat antara peraturan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan perbankan.
2. Kelembagaan
Selain bank sentral, ada beberapa lembaga lain yang juga diberi kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Lembaga-lembaga tersebut adalah bank dan lembaga kliring, penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi, bursa saham, dan sebagainya.
Setiap lembaga memiliki kapasitas dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem pembayaran. Namun, kegiatan lembaga tersebut tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia atau bank sentral.
3. Alat Pembayaran
Sistem pembayaran tunai: mata uang yang berlaku di negara tersebut
Sistem pembayaran nontunai: cek, giro, nota debet, kartu kredit, hingga uang elektronik.
4. Mekanisme Operasional
Setiap transaksi yang dilakukan selalu melalui sistem yang telah disepakati di negara tersebut demi kelancaran dan keamanan proses pengiriman uang.
Mekanisme operasional ini juga dilindungi oleh negara agar tidak merugikan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
5. Infrastruktur Teknis
Untuk kelancaran pembayaran, sistem juga membutuhkan infrastruktur teknis seperti perangkat lunak, jaringan komputer, pusat data, dan sebagainya.
Meski tidak terlihat, namun komponen ini juga sangat penting. Tanpa infrastruktur yang baik, tidak mungkin suatu sistem dapat berjalan dengan cepat dan tepat.
6. Perangkat Hukum
Instrumen hukum tidak hanya berbicara tentang pejabat berseragam, tetapi juga peraturan yang mengatur semua alur sistem pembayaran, termasuk undang-undang.
Dengan adanya instrumen hukum, maka legalitas sistem pembayaran yang digunakan tentunya kuat dan dilindungi oleh negara.
Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian
- Menjamin kelancaran transaksi
- Memberikan bantuan berupa penentuan efisiensi transaksi
- Memberi pengaruh pada tingkat perkembangan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan
- Sebagai penggerak agar pergerakan arus kas menjadi lebih cepat
Sedangkan peran Bank Indonesia dalam perekonomian adalah:
- Menjamin stabilitas nilai tukar
- Mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran Nasional
- Penentu dan dealer alat pembayaran tunai resmi
Prinsip Sistem Pembayaran
1. Keamanan
Bank sentral suatu negara harus mampu memberikan jaminan keamanan dalam mengelola segala risiko yang mungkin timbul dalam sistem tersebut. Beberapa risiko ditanggung bank sentral dan harus dicari solusinya, yakni likuiditas, kredit, dan fraud.
2. Efisiensi
Bank sentral juga harus menciptakan sistem pembayaran yang efisien, sehingga tidak eksklusif untuk kalangan tertentu saja tetapi dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, biaya transaksi juga harus lebih rendah agar masyarakat tidak terbebani.
3. Akses yang Setara
Bank sentral khususnya di Indonesia tidak memperbolehkan praktek monopoli dalam sistem pembayaran.
Hal ini mengakibatkan setiap orang memiliki akses yang sama dan tidak ada lagi hambatan bagi semua pelaku ekonomi untuk berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
4. Perlindungan konsumen
Bank sentral harus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan penyedia jasa. Di Indonesia, BI membentuk Divisi Perlindungan Konsumen yang menangani hal-hal seperti ini.
Dengan demikian, konsumen dan penyedia layanan memiliki platform untuk mengadu ketika mereka mengalami pengalaman yang tidak adil.
Sistem Pembayaran di Indonesia
1. Sistem Pembayaran Ritel/Nilai Kecil
Sistem ini disebut juga sistem pembayaran eceran atau nilai kecil. Semua transaksi dengan nominal mata uang di bawah seratus juta akan masuk ke dalam sistem ini. Umumnya, pembayaran tunai adalah sistem yang dipilih dalam transaksi ini.
Meski begitu, masih ada yang menggunakan transaksi pembayaran nontunai, seperti kartu kredit, cek, kartu debit, dan masih banyak lagi.
Namun, jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran nontunai lebih sedikit dibandingkan pembayaran tunai. Selanjutnya proses penyelesaian pembayaran akan berhasil setelah melalui proses kliring.
2. Sistem Pembayaran Bernilai Tinggi
Sistem ini disebut juga sistem pembayaran bernilai tinggi. Sesuai namanya, transaksi menggunakan sistem ini melibatkan nominal di atas seratus juta rupiah. Karena itu, pelaku jarang menggunakan sistem pembayaran tunai.
Transaksi dalam sistem pembayaran nilai besar ini umumnya bersifat mendesak, misalnya bursa saham, valuta asing dan masih banyak lagi.
Setelmen pembayaran selanjutnya harus melalui sistem BI-RTGS atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, yaitu proses penyelesaian pembayaran yang akan digunakan setiap ada transaksi dan bersifat real time. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah sesuatu yang dilakukan dalam proses pertukaran dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan alat tukar. Padahal, di negara kita ada dua sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran nilai kecil dan besar.