Pemerintah Naikkan Pajak Hingga 12 Persen

  • Whatsapp
Pemerintah Naikkan Pajak Hingga 12 Persen
Pemerintah Naikkan Pajak Hingga 12 Persen

parsaya.com – Hallo sobat kembali lagi bersama admin yang selalu setia menemani kalian dengan berbagai informasi menarik tentunya, kali ini admin akan membahas Pemerintah Naikkan Pajak Hingga 12 Persen. Pasti kalian pada penasaran, mari kita simak berikut ini.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) dipastikan naik menjadi 11% pada tahun depan, menyusul telah disetujuinya RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Sidang Paripurna DPR RI, kemarin. “Jadi perubahan di PPN tidak berlaku 1 Januari 2022, namun 1 April 2022,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis malam (7/10/2021)

Dalam UU ini, pemerintah menaikkan tarif PPN yang saat ini 10% secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya memastikan bahan pokok beserta kebutuhan utama masyarakat umum dari barang yang dikenakan pajak.

Yasonna menyampaikan perubahan atas UU Pajak Pertambahan Nilai mengatur mengenai perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Alasan Pemerintah Naikkan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengaturan PPN multitarif dilakukan agar mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Tarif umum akan dinaikkan dari 10% menjadi 12%. Kemudian, diperkenalkan range tarif 5% sampai dengan 25%.

Pemerintah akan mengatur kembali objek dan kebutuhan supaya lebih mencerminkan keadilan juga tepat sasaran dan Pemerintah berencana mengurangi pengecualian PPN. “Satu tarif tunggal (selama ini) kurang mencerminkan keadilan atau kebutuhan untuk melakukan pemihakan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak (seperti barang kebutuhan pokok, jasa Pendidikan, dan jasa Kesehatan), dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah atau dapat tidak dipungut PPN. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi.

Baca Juga:

Kebutuhan Pokok yang di Kenakan Pajak

Ketentuan PPN sembako ini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako, meski sebelumnya sembako tidak dikenakan PPN.

Kategori sembako yang dikenai PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 antara lain Beras dan Gabah, Jagung Sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah dan sayur, gula, ubi, dan bumbu-bumbuan.

Selain sembako, jenis barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya juga dikenakan PPN, yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.

Hasil pertambangan yang dikenakan PPN berdasarkan PP Nomor 144/2000 adalah Minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Emas, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, dan Bijih Bauksit serta Bijih Perak.

Akhir Kata

Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan semoga apa yang admin sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari informasi tetang Pemerintah Naikkan Pajak Hingga 12 Persen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *