pusatdapodik.com – Nasib 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat, bahkan setelah ada usulan menarik dari anggota DPR.
Apalagi tenaga honorer akan menghadapi peniadaan honorarium pada November 2023 yang akan datang sesuai surat resmi dari pemerintah.
Nasib TKI tentunya masih menjadi pertanyaan besar, apakah semua TKI honorer akan diangkat menjadi ASN atau tidak, yang pasti pemerintah masih membahas penyelesaian ini.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas telah menginisiasi penyelesaian tenaga honorer, melalui diskusi aktif dengan kepala daerah hingga DPR RI.
Baca Juga: 7 Tips Belajar Efektif Bagi Siswa, Simak Artikel Menarik Berikut Ini
Pembahasan mengenai opsi terbaik untuk menghadapi tenaga honorer tentu selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas.
Apalagi, saat Abdullah Azwar Anas menggelar pembahasan mendalam terkait opsi terbaik penyelesaian tenaga honorer bersama Komisi II DPR RI, ada usulan yang menarik perhatian.
Salah satu usulan yang paling disorot adalah mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN.
Kemudian seperti dikutip dari website Kementerian PANRB, Menteri PANRB mengungkapkan beberapa prinsip untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer.
Baca Juga: HEBOH, Kemenkeu Klaim Payroll Formasi PPPK Dijamin di DAU, Komisi X DPR Gercep Sampaikan 2 Hal!
Antara lain, Anas memastikan penyelesaian tenaga honorer tidak akan menggunakan opsi PHK massal dan mengatakan akan menghindari opsi yang akan mengurangi pendapatan tenaga honorer.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pemerintah sudah memiliki 3 opsi penyelesaian tenaga honorer.
Dikatakan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah mendata secara komprehensif tenaga honorer atau non-ASN.
Setelah memetakan non ASN atau tenaga honorer, pemerintah disebut sedang mengusulkan dan mempelajari opsi terbaik untuk penempatan tenaga honorer.
Baca Juga: Persija Punya Opsi Gunakan Satu Dua Stadion Ini Musim Depan
Tentu saja, salah satu prinsip penting yang diungkapkan Anas untuk mengatasi masalah pekerja honorer adalah memperhatikan kemampuan anggaran.
Selain itu, Yanuar menyebut ada 2 opsi lain selain mengangkat seluruh tenaga honorer, yakni meniadakan seluruhnya dan mengangkat berdasarkan prioritas.
Demikian beberapa opsi yang diajukan DPR hingga Menteri PANRB mengungkapkan beberapa prinsip yang dilakukan untuk penyelesaian tenaga honorer. ***