pusatdapodik.com – Beredar informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa sebanyak 1,8 juta pegawai honorer memiliki ijazah.
Tentu ini menjadi pertanyaan besar, apakah 1,8 juta pekerja kontrak diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mengenai 1,8 juta tenaga honorer yang memiliki surat, tentunya dari segi jumlah pegawai cukup besar.
Hore Pegawai Honorer Bisa Dapat THR dan Gaji ke-13 Tahun 2023, Cek Fakta Kemenkeu Jelaskan Ini Tapi?
Berdasarkan informasi data dari BKN, jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia adalah 2,3 juta orang.
Artinya, sekitar 78 persen atau 1,8 juta honorer sudah memiliki surat dari total 2,3 juta honorer.
Dengan total 1,8 juta honorer yang memiliki surat, ternyata bukan surat pengangkatan sebagai ASN.
Pengumuman Hasil Seleksi Guru PPPK 2022 Dibatalkan Februari?, FGPPNS Akan Ambil Langkah ke Kemendikbudristek
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tidak ada pengangkatan otomatis menjadi ASN baik PNS maupun PPPK.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan sekitar 1,8 juta PNS yang memiliki surat pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Menteri Anas menjelaskan, 2,3 juta pekerja non-ASN menurut data dasar di BKN, 1,8 sudah dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pengawas kepegawaian.
Wah Kabar Uang Pensiun PNS 2023 Dikabarkan Capai Rp. 1 Miliar, Cek Fakta dan Detailnya
Berdasarkan keterangan mantan Bupati Banyuwangi itu, 1,8 juta tenaga honorer tidak mendapat surat pengangkatan ASN.
Bahkan, 1,8 juta tenaga honorer mendapat surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat administrasi kepegawaian.
Namun kabar baiknya, semua TKI akan tetap dipertahankan oleh pemerintah karena masih dibutuhkan untuk pengabdian masyarakat.
Alhamdulillah Semua Pegawai Kehormatan Non ASN Diprediksi Tidak Disingkirkan, Menteri PANRB Beri Solusi
Demikian informasi mengenai 1,8 juta pegawai honorer yang telah memiliki surat pertanggungjawaban pengawas kepegawaian. ***