Hak Memilih Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada Mundur 19 Februari 2025, Plus Minusnya

  • Whatsapp

Parsaya.com – apa kabar teman-teman semoga kabar kalian baik-baik saja, dalam pembahasan ini admin akan menyampaikan berita tentang hak memilih pemilu 15 Mei 2024 dan pilkada mundur 19 februari 2025, plus minusnya.

Otak-atik terus dilakukan para pemangku jabatan untuk mencari tanggal dan waktu yang tepat bagi pemilu 2024 serta pilkada 2024 yang berdasarkan undang-undang akan dilaksanakan bersamaan.

Belum ada kata sepakat baik dari pemerintah, DPR, serta penyelanggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali melempar opsi pilihan waktu. Demi mengikuti keinginan pemerintah 15 Mei 2024 yang masih mendapatkan pro dan kontra, KPU mengutak-atik waktu Pilkada yang awalnya November 2024 menjadi 19 Februari 2025.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid yang menjelaskan, jika opsi dari pemerintah yang diambil untuk Pemilu 2024. Mundurnya jadwal itu menurutnya memang memiliki konsekuensi, yakni perlu adanya revisi UU Pilkada. Sebab, dalam UU disebutkan Pilkada harus digelar pada November 2024.

Hak Memilih Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada Mundur 19 Februari 2025, Plus Minusnya

Hak memilih II yakni hari H Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada 19 Februari 2025. Sehubungan dengan opsi kedua ini maka berkonsekuensi pada perlunya dasar hukum baru, karena mengundurkan jadwal Pilkada yang telah ditentukan oleh UU Pilkada (November 2024) ke bulan Februari 2025,” kata Pramono, Kamis 7 Oktober 2021.

Dia menyatakan, KPU telah mensimulasikan beberapa skenario penetapan jadwal Pemilu dan Pilkada di 2024. KPU menyebut, skenario harus memenuhi dua pertimbangan waktu.

“Satu proses pencalonan pilkada tidak terganjal oleh proses sengketa di MK yang belum selesai, dan dua tidak ada irisan tahapan yang terlalu tebal antara pemilu dan pilkada. Sehingga secara teknis bisa dilaksanakan, dan tidak menimbulkan beban yang terlalu berat bagi jajaran kami di bawah,” ucap Pramono.

Menurut dia, KPU selalu terbuka dengan opsi-opsi lain terkait pelaksanaan Pemilu 2024. “Sepanjang dua hal di atas terpenuhi berdasarkan kerangka-kerangka hukum yang ada sekarang,” kata Pramono.

Saat ini, kata Pramono, KPU tetap melakukan berbagai persiapan meski hari H Pemilu 2024 belum final.

“KPU tetap akan melaksanakan berbagai persiapan, seperti yang telah kami lakukan sejauh ini, baik terkait dengan re-desain surat suara, rekapitulasi elektronik, pendaftaran dan verifikasi parpol secara elektronik, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, dan sebagainya,” jelasnya.

Komisioner KPU Dewa Raka Sandi mengatakan, baik tanggal Pemilu 2024 dan Pilkada semua masih dalam proses dan sampai dengan saat ini belum diputuskan.

KPU sudah memiliki kajian dan juga sejumlah hasil simulasi. Hal ini akan dibahas pada RDP selanjutnya. Waktu yang ada akan dimanfaatkan untuk mendalami kembali konsep dan usulan-usulan yang ada, Jumat (8/10/2021).

Dewa menuturkan, sejalan dengan itu semua, persiapan yang telah diagendakan KPU tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, persiapan PKPU, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penyempurnaan dan pengembangan IT KPU, semuanya dilaksanakan.

“Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang lalu persiapan menghadapi pemilu 2024 dilaksanakan jauh lebih awal. Selain itu, undang-undang yang berlaku juga adalah undang-undang yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan dalam Pemilu dan Pilkada sebelumnya,” jelas dia.

Namun demikian, lanjut Dewa, tentu pada saatnya nanti sejalan dengan persiapan yang telah dan sedang berjalan, maka penentuan hari dan tanggal juga menjadi penting. “Karena akan menjadi rujukan atau patokan dalam penyusunan PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu dan Pilkada,” kata dia.

Dewa menuturkan, pengalaman Pemilu 2019 yang banyak memakan korban, dan faktor lainnya dipertimbangkan pihaknya.

“Aspek regulasi, teknis penyelenggaraan tahapan, SDM, irisan tahapan, beban kerja penyelenggara dan lainnya, termasuk bagaimana agar hak dan kewajiban penyelenggara, peserta, dan pemilih juga terlindungi dan dapat dilaksanakan dengan baik,” kata dia.

“Pada prinsipnya tidak bisa dilihat dari satu sisi atau dari satu sudut pandang saja. Mengingat tahun 2024 sebagaimana undang-undang yang berlaku adalah tahun pertama, di mana Pemilu dan Pilkada serentak nasional dilaksanakan,” sambungnya.

Pengalaman Pemilu 2019

Pengamat Politik dari LIPI, Aisah Putri Budiatri mengatakan, lebih baik menyerahkan semuanya ke KPU lantaran memiliki pengalaman teknis pelaksanaan Pemilu. Karena itu, usulan yang disampaikan KPU ini sangat logis.

“Karena dasar pencalonan Pilkada ada pada hasil Pileg sebelumnya. Maka sangat logis kalau hasil Pileg harus sudah jelas dahulu,” Jumat (8/10/2021).

“Dapat dibayangkan jika waktu Pileg atau Pilpresnya dilaksanakan Mei kemudian Pilkada dipaksakan di tahun yang sama, maka rentang waktunya akan sama singkatnya dengan 2019, dan tanpa jeda untuk memulai tahapan selanjutnya untuk Pilkada,” sambungnya.

Berbasis pada pengalaman Pemilu 2019, pelaksanaan pemilu serentak telah menimbulkan kompleksitas, sehingga ini bisa menjadi pelajaran. 

Bukan saja bagi KPU, tapi juga pemerintah dan elit politik, mengingat nyawa yang melayang tak sedikit.

“Pelaksanaan teknis pemilu dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Karena itu, problematika yang pernah berlangsung dulu telah menjadi pelajaran, dan KPU harus dapat meminimalisir risiko dengan menyesuaikan tahapan keserentakan pada Pemilu mendatang,” ungkap Putri.

Dia berharap, pemerintah bisa mendengar masukan KPU, mengingat pengalaman buruk di Pemilu 2019 yang banyak memakan korban jiwa tersebut.

“Karena itu, saya kira pemerintah dan DPR harus mendengar secara masak-masak apa yang disampaikan oleh KPU dan percayakan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan memutuskan dengan bijak.

Menimbang Baik dan Buruknya

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, dengan adanya Pilkada dan Pemilu di tahun yang sama dengan jarak yang berdekatan tentu akan berat.

“Kalau enggak ada Pilkada, enggak ada masalah di bulan Mei (Pemilu 2024). Memang saya rasa memundurkan jadwal Pilkada itu bisa jadi salah satu opsi, jadi Pilkadanya bisa digeser ke 2025 atau kalau mau aman betul ke 2026,”

Menurutnya, tahapan Pilkada itu membutuhkan waktu setahun, yang artinya di tahun 2024 tetap akan disibukan dengan urusan Pemilu 2024. “Kalau tahapannya dimulai di 2024, ya tetap ada himpitan tahapan,” jelas dia.

Khoirunnisa menjelaskan, jika opsi tersebut diambil maka UU Pilkada harus segera diubah lantaran dalam aturannya masih disebut November 2024.

“Ubahnya bisa revisi terbatas, satu pasal isu saja atau dengan Perppu, pemerintah mengeluarkan Perppu. Kalau Perppu kan ya kewenangan Presiden, jadi enggak perlu dibahas bersama DPR dan lainnya,” kata dia.

Karenanya, Perludem menyambut baik usulan KPU tersebut lantaran memang akan sangat berat jika Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama. “Jadi sebaiknya tidak usah memaksakan Pilkadanya di tahun 2024,” kata Khoirunnisa.

Namun, menurut dia, akan ada timbul pertanyaan baru soal bagaimana nasib kepala daerah yang habis di 2022 dan 2023, tentu akan ada opsi diperpanjang.

“Menurut kami sih baiknya tetap dinormalkan jadwanya, tetap Pilkada mungkin di tahun 2022 enggak keburu karena sekarang sudah akhir 2021, mungkin bisa digabungkan di 2023 untuk daerah tadi. Nanti untuk keserentakan daerahnya bisa di 2025, 2026 tadi,” jelasnya.

Menurut Khoirunnisa akan selalu ada konsekuensi setiap opsi yang diambil, misalnya bisa jadi masa jabatan kepala daerah diperpanjang karena setiap daerah berbeda. Sehingga perlu diambil satu konsekuensi saja.

Menurut dia, jika tak Pilkada di tahun 2024 maka himpitan tahapan enggak terlalu terburu-buru. Misal di geser di 2025 tetap beresiko karena tahapannya akan tetap dilaksanakan di tahun 2024.

“Makanya kalau enggak ingin ada himpitan sama sekali, kalau mau aman betul di 2026. Karena pilkada juga perlu dikawal, misalnya mengawal anggarannya di APBD, itu menguras nafas dan tenaga teman-teman penyelenggara pemilu di daerah,” jelasnya.

Karena itu, jika memang benar ingin minim himpitan, maka Pilkada bisa di tahun 2026. “Dengan catatan, yang 2023 tetap Pilkada, masa jabatannya 3 tahun, enggak lima tahun. Nanti bisa ada penyesuaianlah, misalhnya intensif dan disitensif kepada daerah terpilih,” kata Khoirunnisa.

Di sisi lain, masih kata dia, jika Pemilu diadakan di bulan Mei atau Juni 2024, sudah pas. “Karena supaya enggak terlalu jauh juga jarak antara penetapan calon terpilih dengan pelantikannya. Karena kalau jaraknya jauh, itu masa transisinya, gejolak politiknya justru makin panjang,” kata Khoirunnisa.

Demikianlah pembahasan tentang Hak Memilih Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada Mundur 19 Februari 2025, Plus Minusnya.

Akhir kata

Terimakasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi artikel ini, semoga bermanfaat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *