Memasuki tahun 2023, ancaman resesi semakin kuat, tidak hanya di Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia. Jika resesi ini benar-benar terjadi, ada potensi pemotongan THR dan gaji ke-13 PNS dan PPPK.
Tak hanya ASN, dampaknya juga akan merembet ke TNI dan Polri. Tentu hal ini menjadi perhatian ASN PNS dan PPPK, serta TNI dan Polri.
Sementara mereka menantikan dan mengharapkan THR dan 13 gaji di tahun 2023 dibayar penuh seperti tahun lalu dan tanpa potongan.
Sebelumnya, pencairan THR dan 13 gaji PNS, PPPK, TNI, dan Polri pada 2021 memang dipotong oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Dimana hal tersebut dikarenakan adanya bencana Pandemi Covid-19, meskipun pada akhirnya dapat memicu ketegangan dari mayoritas PNS.
PNS bahkan membuat petisi sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang membagikan THR dan 13 gaji, namun tetap dipotong.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, THR dan 13 gaji pada tahun 2021 tetap diberikan kepada PNS, PPPK, TNI dan Polri tidak secara penuh, melainkan dipotong tunjangan kinerja.
Hal itu dilakukan karena anggaran tersebut dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian.
Pemerintah memastikan akan menyalurkan THR dan 13 gaji pada tahun 2023 kepada PNS, PPPK, TNI dan Polri.
Hal itu telah tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.
Dimana anggaran THR dan 13 gaji masuk dalam belanja pegawai 2023.
Salah satu kebijakan belanja pegawai tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara (PNS, PPPK, TNI dan Polri).
“Melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13,” dikutip dari KEM PPKF 2023.
Meski ada ancaman resesi, THR dan gaji 13 tahun 2023 tetap cair, tapi apakah penuh atau dipotong?
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengaku masih membahas dan menghitung secara internal terkait THR dan gaji 13 tahun 2023.
halaman selanjutnya
Lalu hasil diskusi..